BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan, Kamis 2 Juli 2026.
Dalam sidang pleno tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bapak Eri Cahyadi, menyampaikan sembilan rekomendasi hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif, penguatan tata ruang serta kerja sama pembangunan kewilayahan, hingga penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
Kesembilan rekomendasi tersebut menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di seluruh daerah.
Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi bukti komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemerintah kota untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah disepakati sebagai landasan memperkuat pembangunan daerah yang maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
