LAMPUNG TENGAH – Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., atas ketegasan dan keberaniannya dalam menunjukkan komitmen penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.
Suadi menilai, keberanian seorang perempuan yang memimpin institusi kejaksaan dalam mengungkap dan menindak dugaan tindak pidana korupsi patut mendapatkan penghargaan.
Menurutnya, langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejari Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Rita Susanti memberikan harapan sekaligus menenangkan masyarakat yang menginginkan keadilan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Pematank sangat mendukung langkah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Beliau merupakan sosok perempuan yang tegas dan sangat berani menunjukkan taringnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ini harus mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Lampung Tengah,” ujar Suadi Romli.
Ia melanjutkan, berbagai proses penegakan hukum yang berjalan di Lampung Tengah menjadi sinyal bahwa persoalan dugaan penyimpangan uang negara tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Di bawah kepemimpinan beliau, kita melihat adanya langkah-langkah penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang ada. Ini tentu memberikan ketenangan bagi masyarakat. Rakyat ingin melihat bahwa hukum benar-benar bekerja, uang negara dijaga, dan siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul langkah Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang pada 20 November 2026 menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan siaran pers resmi Kejari Lampung Tengah, proyek yang berada di bawah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah tersebut bersumber dari APBD dengan pagu anggaran Rp15 miliar dan nilai kontrak sebesar Rp14,935 miliar.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan secara e-purchasing.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik menemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam proses pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing.
Selain itu, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.