BANDAR LAMPUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat (Kanwil Bea Cukai Sumbagbar) mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 2,79 triliun hingga akhir September 2026. Capaian tersebut setara dengan 118,64 persen dari target tahunan sebesar Rp2,35 triliun.
Realisasi hingga Triwulan III 2026 ini menunjukkan kinerja positif dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Capaian tersebut didukung penguatan pelayanan, pengawasan, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerja Kanwil Bea Cukai Sumbagbar.
Penerimaan negara tersebut ditopang oleh kinerja sektor kepabeanan dan cukai, seiring aktivitas perdagangan internasional di wilayah kerja yang turut mendukung realisasi penerimaan.
Upaya pelayanan dan pengawasan yang berjalan beriringan juga menjadi bagian dari strategi untuk memenuhi target penerimaan negara lebih awal dari akhir tahun anggaran.
Selain mengandalkan penerimaan rutin, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar terus mengoptimalkan berbagai upaya tambahan atau extra effort untuk menggali potensi penerimaan negara.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan, penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai, serta monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pengguna jasa sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Bier Budy Kismulyanto, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan melampaui target penerimaan pada Triwulan III merupakan bukti bahwa fungsi pelayanan dan pengawasan dapat berjalan beriringan. Ke depan, Bea Cukai akan terus memperkuat kepatuhan pengguna jasa, mengoptimalkan pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung iklim usaha yang sehat dan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujar Bier Budy Kismulyanto, Selasa 13 Oktober 2026.
Ia menegaskan, Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat berkomitmen menjaga kinerja penerimaan negara melalui pelayanan yang prima, pengawasan yang efektif, dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan penerimaan negara, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan yang berkelanjutan.
