LAMPUNG BARAT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Ketua MUI Lampung Barat Ustaz Hi. Pairozi mengingatkan masyarakat agar mencermati ketetapan tersebut, terutama karena cakupan fatwa tidak terbatas pada konsumsi pribadi. Larangan tersebut juga menyentuh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan peredaran rokok elektrik.
Menurut Pairozi, ketetapan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, termasuk kalangan anak muda yang menggunakan vape sebagai bagian dari gaya hidup.
“Fatwa ini harus dipahami secara utuh. Bukan hanya penggunaan vape yang dinyatakan haram, tetapi juga kegiatan memproduksi dan memperjualbelikannya. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui ketentuan ini dan menyikapinya dengan bijak,” ujar Pairozi.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
MUI juga menetapkan penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram. Sementara itu, kegiatan produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Rekomendasi tersebut di antaranya mendorong pengendalian peredaran vape, pengawasan produk, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik.
MUI juga mengimbau keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk meningkatkan edukasi, khususnya dalam melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Bagi masyarakat Lampung Barat, ketetapan tersebut menjadi bahan sosialisasi agar penggunaan maupun peredaran rokok elektrik dapat dipahami berdasarkan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan MUI.(*)
