LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terus mengejar realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hingga Minggu, 27 September 2026, penerimaan PBB-P2 baru mencapai 54,61 persen dari target tahun 2026.
Berdasarkan data Dispenda Lampung Barat, target PBB-P2 tahun ini ditetapkan sebesar Rp4,748 miliar. Sementara realisasi baru mencapai sekitar Rp2,593 miliar.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sisa target sekitar Rp2,155 miliar yang harus dikejar. Sementara batas akhir pembayaran PBB-P2 tahun 2026 tinggal beberapa hari, yakni 30 September 2026.
Kepala Dispenda Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., mengatakan pihaknya terus mendorong kecamatan, kelurahan dan pekon untuk mengoptimalkan penagihan PBB-P2.
Terlebih, masih terdapat sejumlah wilayah yang tingkat realisasinya belum optimal.
“Kami terus mengingatkan dan mendorong kecamatan, kelurahan maupun pekon agar pembayaran PBB-P2 dapat segera diselesaikan sebelum jatuh tempo,” kata Daman, Senin, 28 September 2026.
Dari 15 kecamatan di Lampung Barat, Sumber Jaya menjadi wilayah yang telah menuntaskan target PBB-P2. Realisasinya mencapai 100 persen atau sekitar Rp381 juta dari target yang ditetapkan. Pelunasan tersebut tercatat pada 24 September 2026.
Sejumlah kecamatan lainnya juga mencatat capaian relatif tinggi. Sekincau mencapai 92,76 persen, Kebun Tebu 84,37 persen, Air Hitam 81,88 persen, Sukau 80,24 persen, Lumbok Seminung 71,32 persen, Batu Ketulis 69,61 persen, Pagardewa 65,21 persen, dan Batubrak 57,83 persen.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih membutuhkan percepatan penagihan. Suoh baru mencatat realisasi sekitar 0,03 persen dari target Rp149 juta. Bandar Negeri Suoh juga baru mencapai 0,77 persen dari target Rp211 juta.
Capaian lainnya tercatat di Way Tenong sebesar 26,30 persen, Belalau 39,25 persen, Balik Bukit 14,55 persen, serta Gedung Surian 43,54 persen.
Daman mengatakan percepatan pembayaran PBB-P2 penting dilakukan karena pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
