Polemik tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan Gibran. Persoalan ini kembali mencuat setelah muncul sejumlah gugatan hukum yang mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyinggung tidak ditemukannya bukti ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.
Tekanan terhadap posisi Gibran semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan membatalkan keputusan administrasi yang menjadi dasar penerbitannya.
Putusan tersebut menjadi babak baru dalam kontroversi persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya telah memicu perdebatan publik dan tekanan politik.
Pengunduran diri Gibran kini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Langkah selanjutnya berada di tangan lembaga negara yang berwenang untuk memproses dan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
