BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih menunggu kebijakan dan petunjuk resmi pemerintah pusat terkait rencana penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu yang diproyeksikan berlangsung secara bertahap hingga 2027.
Sikap tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kebijakan penataan aparatur negara, khususnya terkait status dan mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu.
Menurut Yusnadi, Pemkot Bandar Lampung pada prinsipnya akan mengikuti regulasi serta arahan resmi yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai mekanisme teknis pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
"Ya, nanti ya, Kalau itu kebijakan pemerintah pusat ya. Kita masih menunggu, menunggu petunjuk resminya," ujar Yusnadi saat memberikan keterangan, Kamis 12 November 2026
Sebagai informasi, penataan tenaga non-ASN melalui skema PPPK paruh waktu maupun penuh waktu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi dan penyelesaian persoalan status tenaga honorer.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan status kepegawaian bagi tenaga non-ASN sekaligus menciptakan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemkot Bandar Lampung pun terus memantau perkembangan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar setiap kebijakan terkait penataan PPPK dapat diterapkan di daerah secara tepat, tertib administrasi, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga adanya keputusan dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat, Pemkot Bandar Lampung masih menunggu kepastian lebih lanjut mengenai mekanisme serta tahapan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang direncanakan berlangsung hingga 2027.
