BANDAR LAMPUNG – Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Lampung (Unila) terkait dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen memanas, Kamis 12 November 2026.
Massa aksi mendesak pihak kampus menghadirkan dosen terduga pelaku di hadapan mahasiswa serta menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Rektorat Unila tersebut juga menuntut kehadiran Rektor, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), serta jajaran pimpinan kampus untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait penanganan kasus tersebut.
Namun, mahasiswa hanya ditemui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Prof. Dr. Sunyono. Sementara itu, Rektor dan sejumlah pimpinan kampus disebut sedang berada di Pulau Jawa untuk menghadiri agenda tertentu.
Koordinator Lapangan aksi, Jean Elizabet, menegaskan mahasiswa tidak ingin persoalan dugaan pelecehan seksual tersebut hanya diselesaikan melalui diskusi tanpa disertai tindakan tegas dari pihak kampus.
"Kita mau pelaku dihadirkan di hadapan mahasiswa dan harus dipecat secara tidak hormat," tegas Jean.
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Wakil Rektor III Sunyono menyampaikan bahwa dosen yang dimaksud sedang menjalankan ibadah umrah.
Namun, penjelasan tersebut belum meredam tuntutan mahasiswa. Jean justru menyoroti kondisi korban yang disebut masih mengalami ketakutan akibat dugaan intimidasi.
"Korban sampai hari ini ketakutan karena diintimidasi. Korban tidak dilindungi, baik oleh rektorat, dekan maupun pihak kampus," ujarnya.
Selain menuntut tindakan tegas, Jean juga mempertanyakan lambannya penanganan laporan dugaan pelecehan seksual yang menurutnya telah disampaikan korban kepada Satgas PPKPT sejak beberapa bulan lalu.
Ia menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa, bukan tempat terjadinya kekerasan yang membuat korban takut untuk bersuara dan mencari keadilan.
"Kita perempuan harus melawan dan tidak boleh takut. Kita menuntut agar pelaku ditindak tegas. Pihak rektorat harus transparan dan adil," serunya.
