LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Parosil saat membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Kamis (25/6).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Lampung Barat. Turut hadir sebagai narasumber Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana dan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Lampung Aris Suprianto. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiawan mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Parosil menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menilai korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional.
“Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh aparatur pemerintah harus terus memperkuat integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai ada praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik,” tegas Parosil.
Menurutnya, budaya antikorupsi harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Disiplin, transparansi, kejujuran, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang sehat dan profesional.
Parosil juga menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang memperoleh nilai 84,73. Hasil tersebut menempatkan Lampung Barat di peringkat ke-11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Parosil mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar capaian MCSP dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah atas capaian yang telah diraih. Namun ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kita harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan di setiap sektor yang masih memiliki kelemahan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Menurut Parosil, tata kelola aset daerah masih memerlukan pembenahan agar lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain MCSP, Parosil juga menekankan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai indikator untuk mengukur tingkat integritas sekaligus risiko korupsi di lingkungan pemerintahan.
