LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) mulai melaksanakan kegiatan penegasan dan penetapan batas wilayah pekon di Kecamatan Kebuntebu dan Airhitam.
Kegiatan tersebut mencakup masing-masing 10 pekon di kedua kecamatan. Penegasan batas wilayah dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas batas administrasi antarpekon.
Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon DPMP Lampung Barat, Candra Paska, S.Sos., yang mendampingi Kepala DPMP Bulki Basri, MM, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pada tahun ini kegiatan penegasan dan penetapan batas pekon baru dapat direalisasikan di dua kecamatan. Sementara wilayah kecamatan lainnya akan diusulkan dan dilaksanakan secara bertahap melalui program penganggaran pada tahun berikutnya.
"Pada tahun anggaran 2026 melalui APBD Perubahan, kegiatan penegasan dan penetapan batas pekon ini dapat dilaksanakan untuk dua kecamatan, yakni Kecamatan Kebuntebu dan Air Hitam. Masing-masing kecamatan memiliki 10 pekon. Sedangkan wilayah lainnya akan kita programkan pada anggaran berikutnya," jelas Candra.
Selain memberikan kejelasan administrasi, hasil pemetaan tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar penerbitan peta batas wilayah yang memenuhi ketentuan serta dapat memperoleh pengesahan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Harapan kita melalui kegiatan ini dapat diperoleh kejelasan batas wilayah setiap pekon secara valid dan akurat. Selanjutnya, peta batas wilayah tersebut dapat diproses untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Informasi Geospasial, sehingga menjadi peta batas yang benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
Candra menambahkan, proses pemetaan dan penegasan batas wilayah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 45 hari kerja. Pelaksanaan kegiatan dihitung sejak dimulainya pekerjaan pada 3 November 2026.
"Kita berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal dan diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan aparatur pekon, agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Lampung Barat berharap batas administrasi antarpekon di Kecamatan Kebuntebu dan Airhitam dapat ditetapkan secara jelas, valid, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Penetapan tersebut juga diharapkan mendukung tertib administrasi pemerintahan di tingkat pekon.(*)
