BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan berkaitan erat dengan masa depan kualitas sumber daya manusia.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
"Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita," ujar Jihan.
Jihan menyampaikan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.
Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target yang lebih rendah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.
Menurut Jihan, target tersebut optimistis dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.
Ia menegaskan, upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
