LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus mematangkan langkah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Setelah berhasil meraih opini WTP sebanyak 16 kali, kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan itu kini membidik capaian WTP ke-17.
Optimisme tersebut didukung capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI yang telah mencapai 84,09 persen. Angka itu melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 80 persen.
Dari total 987 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 830 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Sementara itu, rekomendasi lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh masing-masing perangkat daerah.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan entry meeting Pemeriksaan Terinci Belanja Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Pesagi, Kantor Bupati Lampung Barat, Kamis (12/11).
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah melampaui rata-rata nasional tersebut menjadi salah satu modal penting dalam upaya mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, capaian itu juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun, ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kita sudah 16 kali meraih WTP dan tentu berharap ke depan bisa kembali mempertahankan prestasi tersebut," ujar Parosil.
Ia menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Parosil secara khusus menginstruksikan seluruh kepala OPD beserta jajaran agar bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif dalam memenuhi setiap kebutuhan data maupun dokumen yang diperlukan tim pemeriksa.
Ia mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak terkendala akibat lambatnya penyampaian dokumen ataupun kurangnya koordinasi antarperangkat daerah.
