LAMPUNG TENGAH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi pada Rabu, 10 November 2026.
Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan konstruksi perkara yang tengah didalami penyidik, terdapat dugaan permintaan setoran sebesar 10 hingga 15 persen dari sejumlah kepala sekolah yang menerima anggaran program revitalisasi tersebut.
Permintaan setoran itu diduga dilakukan oleh oknum ASN di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah dan diserahkan secara tunai.
Penyidik saat ini masih mendalami pihak-pihak yang terlibat, mekanisme permintaan setoran, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Penggeledahan dan penyitaan dilakukan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung.
Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor Disdikbud Lampung Tengah serta sejumlah rumah yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kegiatan itu, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan kendaraan yang berdasarkan hasil penyidikan sementara diduga berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani.
Selain melakukan penggeledahan dan penyitaan, penyidik juga melakukan penelusuran serta pemetaan aset dengan mengamati beberapa lokasi.
Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, hingga aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk menangani perkara dugaan pemerasan dalam jabatan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
