DPRD Bandar Lampung Dorong Wacana Tambahan Anggaran untuk Perbaikan Jalan Lingkungan

Wakil Ketua III DPRD Bandar Lampung Wiyadi meminta tambahan anggaran Rp100 miliar diprioritaskan untuk memperbaiki jalan rusak dan infrastruktur permukiman.
Krisna Jeri - Minggu, 15 Nov 2026 - 16:35 WIB
Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menyoroti rencana tambahan anggaran Rp100 miliar dari pemerintah pusat. Ia meminta dana tersebut, jika terealisasi dan penggunaannya fleksibel, diprioritaskan untuk memperbaiki jalan rusak hingga kawa
Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menyoroti rencana tambahan anggaran Rp100 miliar dari pemerintah pusat. Ia meminta dana tersebut, jika terealisasi dan penggunaannya fleksibel, diprioritaskan untuk memperbaiki jalan rusak hingga kawa - Foto Istimewa

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

BANDAR LAMPUNG – Rencana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi mendapat perhatian DPRD Kota Bandar Lampung.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menilai tambahan dana dari Presiden Prabowo Subianto tersebut berpeluang masuk dalam skema penganggaran tahun 2027.

Menurut politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, apabila dana itu terealisasi pada akhir 2026, pencatatannya tidak dapat langsung digunakan dalam tahun anggaran berjalan karena pembahasan APBD Perubahan 2026 telah selesai.

“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu 14 November 2026.

Advertisements

Ia mengatakan, peluang memasukkan proyeksi tambahan anggaran tersebut ke dalam APBD Murni 2027 masih terbuka.

Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membahas rancangan APBD 2027 sebelum tenggat pengesahan pada akhir November 2026.

Meski menyambut peluang tambahan pendapatan daerah tersebut, Wiyadi menekankan pentingnya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme dan peruntukan anggaran.

Wiyadi menjelaskan, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah apakah tambahan anggaran Rp100 miliar tersebut bersifat earmarked (terikat) atau block grant (tidak terikat).


Advertisements

Jika masuk kategori earmarked, penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Skema tersebut serupa dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.

Anggaran dapat diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila dana tersebut diberikan dalam bentuk block grant, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikannya berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements