BANDAR LAMPUNG – Rencana pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi mendapat perhatian DPRD Kota Bandar Lampung.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menilai tambahan dana dari Presiden Prabowo Subianto tersebut berpeluang masuk dalam skema penganggaran tahun 2027.
Menurut politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, apabila dana itu terealisasi pada akhir 2026, pencatatannya tidak dapat langsung digunakan dalam tahun anggaran berjalan karena pembahasan APBD Perubahan 2026 telah selesai.
“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu 14 November 2026.
Ia mengatakan, peluang memasukkan proyeksi tambahan anggaran tersebut ke dalam APBD Murni 2027 masih terbuka.
Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membahas rancangan APBD 2027 sebelum tenggat pengesahan pada akhir November 2026.
Meski menyambut peluang tambahan pendapatan daerah tersebut, Wiyadi menekankan pentingnya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme dan peruntukan anggaran.
Wiyadi menjelaskan, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah apakah tambahan anggaran Rp100 miliar tersebut bersifat earmarked (terikat) atau block grant (tidak terikat).
Jika masuk kategori earmarked, penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Skema tersebut serupa dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.
Anggaran dapat diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila dana tersebut diberikan dalam bentuk block grant, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikannya berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.