"Kalau 600 desa satu tahun, berarti kalau empat tahun 2.400 desa. Insyaallah sebelum 2030 seluruh desa sudah tertangani jalan desanya. Minimal satu kilometer per desa setiap tahun," ungkapnya.
Program kolaborasi ini sebelumnya mulai diuji coba pada 2026 dengan menyasar sekitar 30 desa. Dalam tahap awal tersebut, pembagian peran dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi yang memberikan dukungan kepada kabupaten, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan.
Melalui pola kerja sama tersebut, pemerintah berharap proses pembangunan lebih efektif, koordinasi antarlevel pemerintahan semakin kuat, serta hasil pekerjaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"Tahun ini ada sekitar 30 desa yang kami coba dengan model seperti ini. Provinsi memberikan kepada kabupaten, kabupaten memberikan kepada desa. Panjangnya jadi lebih bagus karena bekerja sama dengan TMMD," katanya.
Perbaikan jalan desa juga diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta komoditas unggulan lainnya menuju pasar. Dengan akses transportasi yang lebih baik, biaya logistik diharapkan dapat ditekan dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.
Pemprov Lampung menilai pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fondasi penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat ekonomi pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.