Untuk menekan biaya dan mengoptimalkan hasil pekerjaan, pembangunan akan menggunakan pola swakelola dengan melibatkan TMMD. Model ini dinilai lebih efisien sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan dengan panjang yang lebih maksimal.
"Kita bekerja sama dengan TMMD, dengan cara swakelola supaya lebih murah dan lebih panjang," jelasnya.
Penentuan desa yang menjadi sasaran pembangunan akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan prioritas pembangunan, termasuk desa yang mendukung program hilirisasi dan pengembangan desa maju.
Pemprov Lampung ingin pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Mirza optimistis, jika program perbaikan jalan desa dapat menjangkau 600 desa setiap tahun, maka dalam empat tahun jumlah desa yang mendapatkan penanganan akan mencapai sekitar 2.400 desa.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh desa di Lampung memperoleh akses pembangunan jalan sebelum 2030.