BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang diperpanjang hingga dua bulan ke depan.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai langkah penghematan energi di tengah dampak konflik Iran yang mempengaruhi pasokan minyak dan gas dunia. Sebelumnya, kebijakan WFH setiap Jumat mulai diterapkan sejak April 2026.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Lampung akan ikut kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari pemerintahan. Tentunya kita akan mengikuti ketika kebijakan itu turun,” kata Marindo saat diwawancarai Lampung Geh, Senin 25 Mei 2026.
Ia menyampaikan, sejauh ini skema Work From Home (WFH) yang telah diterapkan di lingkungan Pemprov Lampung berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun tugas perkantoran.
“Kalau efektifnya, tugas-tugas perkantoran tetap berjalan seperti biasa walaupun ada yang WFH, tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Marindo juga menegaskan, apabila regulasi resmi dari pemerintah pusat diterbitkan, maka kebijakan tersebut akan diteruskan hingga ke pemerintah kabupaten/kota di Lampung.
Terkait dampak penghematan energi dari penerapan WFH, Marindo menyebut saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan lebih rinci. Namun menurutnya, berkurangnya aktivitas operasional kantor dipastikan memberi pengaruh terhadap penggunaan energi.
“Yang pasti dengan tidak adanya operasional di kantor, energi juga tidak banyak digunakan. Maka paling tidak sedikit ada pengaruh terhadap penghematan energi,” tutup dia.
