APEKSI Bahas Ruang Fiskal Pemerintah Kota, Eva Dwiana Hadiri Rapat di Solo

Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri hingga kota pariwisata.
Arif Setiawan - Jumat, 04 Sep 2026 - 14:22 WIB
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis (3/9/2026), yang membahas penguatan fiskal pemerintah kota.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis (3/9/2026), yang membahas penguatan fiskal pemerintah kota. - Poto Arif Setiawan

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

BANDAR LAMPUNG - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri rangkaian acara dan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis 3 September 2026.

Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri hingga kota pariwisata.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan program prioritas pemerintah kota.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Advertisements

Penyempurnaan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing daerah.

Selain persoalan transfer daerah, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.

Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui forum APEKSI, pemerintah kota diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.


Banner Parfum Shopee

Advertisements

Dengan demikian, kebijakan nasional dapat berjalan lebih selaras dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan masing-masing pemerintah kota.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements