LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Konselor Perkawinan Usia Dini yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lampung Barat di Aula Pakuwon, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan organisasi perempuan dan lembaga layanan perlindungan perempuan serta anak dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Bimtek dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Lampung Barat, Drs. Ahmad Hikami, yang hadir mewakili Bupati Lampung Barat.
Dalam sambutannya, Ahmad Hikami menegaskan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, praktik perkawinan anak berpotensi menghilangkan hak-hak anak sekaligus menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masa depan generasi muda.
Ia mengatakan, anak merupakan anugerah sekaligus aset bangsa yang harus memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal. Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun psikologis.
Menurut Ahmad Hikami, pernikahan pada usia yang belum matang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai persoalan, mulai dari gangguan kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, persoalan ekonomi keluarga, hingga konflik rumah tangga yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.
“Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan daerah dan negara. Karena itu mereka harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berkeluarga,” ujar Ahmad Hikami.
Ia menjelaskan, pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap lahir konselor-konselor yang memiliki kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan usia dini serta pentingnya perlindungan hak anak.
“Pencegahan pernikahan usia dini membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita harus bersinergi untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan di bawah umur,” ujarnya.
Selain meningkatkan kapasitas peserta, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, khususnya anak perempuan yang masih rentan menjadi korban pernikahan dini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKBPPPA Lampung Barat, Budi Kurniawan, SIP, MM, menjelaskan bahwa Bimtek Konselor Perkawinan Usia Dini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Barat.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan.
