BANDAR LAMPUNG — Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Aprozi Alam, menegaskan posisi Partai Golkar sebagai partai pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Senin 21 September 2026.
Aprozi mengatakan, Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi.
Menurutnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, Golkar akan tetap berada dalam lingkaran pemerintahan, terlepas dari siapa pemimpinnya.
"Yang namanya Partai Golkar baik di pusat ataupun daerah tidak ada istilah oposisi, siapapun pemerintahnya Partai Golkar tetap ada di lingkaran pemerintah. Itu sudah konsep Partai Golkar, itu memang instruksi dari DPP," tegas Aprozi.
Ia menambahkan, ketika seorang pemimpin telah dilantik secara sah, Golkar akan mengambil posisi di dalam lingkaran pemerintahan untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Aprozi menyebut salah satu pekerjaan rumah Partai Golkar saat ini adalah meningkatkan perolehan suara di Kota Bandar Lampung.
Ia berharap kepengurusan baru hasil Musda XI dapat membawa perubahan dan memperkuat posisi partai menjelang agenda politik 2029.
"PR terbesar adalah bagaimana meningkatkan suara Partai Golkar di Kota Bandar Lampung dan kami percaya kepengurusan yang akan datang akan membawa Partai Golkar 2029 menjadi pimpinan DPRD dan bahkan bisa jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai target politik organisasi Partai Golkar untuk menghadapi agenda politik 2029.
Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung resmi digelar pada Senin 21 September 2026 sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi.
Untuk mendukung target tersebut, Aprozi meminta ketua terpilih segera melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
