LAMPUNG BARAT — Memasuki usia ke-35 tahun, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dinilai masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya ditandai kenaikan angka indikator, tetapi juga menghasilkan kemajuan yang lebih kompetitif dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.
Pengamat pembangunan daerah, Anton Hilman, mengatakan capaian pembangunan Lampung Barat perlu dilihat secara komparatif dengan 14 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.
Menurut dia, peningkatan sejumlah indikator pembangunan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila posisi Lampung Barat dalam peringkat tingkat provinsi tidak mengalami perubahan signifikan.
"Di Lampung ada 13 kabupaten dan dua kotamadya. Dengan kondisi itu, kita bisa membandingkan bagaimana eskalasi dan progres pembangunan Lampung Barat," kata Anton.
Salah satu indikator yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Anton menilai posisi Lampung Barat dalam peringkat IPM perlu menjadi bahan evaluasi apabila tidak menunjukkan lompatan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
"Misalnya, pada zaman rezim sebelum sekarang IPM Lampung Barat ada di peringkat tujuh di Provinsi Lampung. Jika pada pemerintahan saat ini peringkatnya masih sama, berarti belum ada lompatan peringkat. Artinya, belum tepat jika hanya mengklaim bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPM merupakan indikator yang mencakup tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Secara regional, IPM Provinsi Lampung tercatat terus meningkat. Pada 2024, IPM Lampung mencapai 73,13 dan kemudian naik menjadi 73,98 pada 2025.
Namun, Anton menilai peningkatan angka tersebut perlu dibaca dalam konteks perkembangan daerah lain di Provinsi Lampung.
"Kalau Lampung Barat naik, sementara daerah lain juga naik, maka yang harus dilihat bukan hanya angka kenaikannya, tetapi apakah posisi relatif Lampung Barat ikut terdongkrak," katanya.
Selain IPM, Anton menyebut sejumlah persoalan lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), angka kemiskinan, stunting, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
