LAMPUNG BARAT – Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa hingga akhir September 2026 telah mencapai Rp1.245,12 miliar atau sekitar 81,96 persen dari total anggaran yang dikelola.
KPPN Liwa merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi penyaluran APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.
Penyaluran APBN tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, pembangunan daerah, serta percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
KPPN Liwa memastikan proses penyaluran anggaran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel dengan dukungan sistem digital terintegrasi.
Dengan demikian, penyaluran APBN diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
Total Anggaran Capai Rp1,52 Triliun
Pada 2026, total APBN yang dikelola KPPN Liwa mencapai Rp1.519,26 miliar. Anggaran tersebut mencakup dua pemerintah daerah, yakni Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, serta 10 kementerian/lembaga dengan total 30 satuan kerja.
Hingga akhir September 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp1.245,12 miliar atau 81,96 persen.
Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi tercatat pada Transfer ke Daerah sebesar 82,92 persen, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Belanja Modal sebesar 62,37 persen.
Rincian realisasi berdasarkan jenis belanja meliputi:
-
Belanja Pegawai sebesar Rp122,97 miliar atau 80,02 persen dari pagu Rp153,68 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjamin kelancaran operasional aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan pelayanan publik di wilayah kerja KPPN Liwa.
-
Belanja Barang sebesar Rp39,61 miliar atau 68,38 persen dari pagu Rp57,93 miliar. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program operasional dan pelayanan publik.
-
Belanja Modal sebesar Rp5,46 miliar atau 62,37 persen dari pagu Rp8,75 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kantor serta sarana pendukung layanan masyarakat.
