PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAKB) menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial TikTok Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan.
Dinsos PPPAKB turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi warga yang dilaporkan membutuhkan perhatian dan bantuan sosial.
Asesmen dilakukan dengan menyasar tiga wilayah, yakni Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan; Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah; dan Pekon Way Nukak, Kecamatan Karyapenggawa, Minggu (4/10).
Sekretaris Dinsos PPPAKB Pesbar, Lia Oktavia, S.K.M., M.M., bersama tim operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin, melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi warga yang menjadi objek laporan.
Lia mengatakan, asesmen lapangan merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus untuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan melalui media sosial dengan kondisi sebenarnya.
“Setiap laporan masyarakat tentu perlu kita tindak lanjuti dengan melakukan asesmen langsung di lapangan. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan benar, sekaligus mengetahui kondisi masyarakat secara menyeluruh agar penanganannya bisa tepat sasaran,” kata dia.
Dalam proses asesmen, petugas tidak hanya melihat kondisi fisik tempat tinggal dan keadaan warga. Tim juga melakukan pendataan mengenai identitas, domisili, kondisi sosial ekonomi, kesehatan, hingga status kepesertaan dan penerimaan bantuan sosial.
“Jadi kami tidak hanya datang melihat kondisi, tetapi juga melakukan verifikasi dan pengecekan data. Termasuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah masuk dalam DTSEN dan apakah sebelumnya sudah menerima bantuan sosial atau bantuan lainnya,” jelasnya.
Menurut Lia, Dinsos PPPAKB juga berkoordinasi dengan aparat pekon setempat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi masing-masing warga.
Petugas turut melakukan pengecekan data masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan status dan kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi warga yang ditemukan di lapangan.
“Petugas juga melakukan pengecekan data masyarakat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut penting untuk memastikan status dan kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat yang ditemukan di lapangan,” terangnya.
Lia menegaskan, hasil asesmen akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi sosial yang dapat diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
