Anggaran 849 PPPK Lampung Dialihkan ke Pusat, Berikut Rinciannya

Pemerintah Pusat Bakal Tanggung Anggaran 849 PPPK Lampung
Dedi Andrian - Rabu, 18 Nov 2026 - 12:05 WIB
Gambar PPPK Ilustrasi
Gambar PPPK Ilustrasi - Istimewa

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 849 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masuk dalam rencana pengalihan tanggung jawab penganggaran dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 605 orang merupakan tenaga guru, sedangkan 224 lainnya merupakan tenaga teknis operasional.

 

Advertisements

Rencana pengalihan pembiayaan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah mengkaji mekanisme penggajian serta skema pertanggungjawaban anggaran agar proses peralihan dapat berjalan sesuai ketentuan.

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, menjelaskan bahwa PPPK yang masuk dalam skema tersebut merupakan tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan.

 


Advertisements

Ia menegaskan, perubahan tanggung jawab penganggaran tidak akan mengubah status kepegawaian para pegawai tersebut. Mereka tetap berstatus sebagai PPPK, meskipun mekanisme pembiayaan nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

 

"Status kepegawaiannya tetap PPPK. Untuk penuh waktu atau paruh waktu nanti pastinya. Tetapi skema penganggaran dan pertanggungjawabannya beralih ke pusat," kata Rendi, Selasa (17/11/2026).

 

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements