BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 849 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masuk dalam rencana pengalihan tanggung jawab penganggaran dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 605 orang merupakan tenaga guru, sedangkan 224 lainnya merupakan tenaga teknis operasional.
Rencana pengalihan pembiayaan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah mengkaji mekanisme penggajian serta skema pertanggungjawaban anggaran agar proses peralihan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, menjelaskan bahwa PPPK yang masuk dalam skema tersebut merupakan tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan.
Ia menegaskan, perubahan tanggung jawab penganggaran tidak akan mengubah status kepegawaian para pegawai tersebut. Mereka tetap berstatus sebagai PPPK, meskipun mekanisme pembiayaan nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Status kepegawaiannya tetap PPPK. Untuk penuh waktu atau paruh waktu nanti pastinya. Tetapi skema penganggaran dan pertanggungjawabannya beralih ke pusat," kata Rendi, Selasa (17/11/2026).