Selain potensi konflik secara langsung, penggunaan media sosial juga menjadi perhatian kepolisian. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima maupun menyampaikan informasi selama tahapan Pilratin berlangsung.
Setiap informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan calon maupun proses pemilihan, perlu terlebih dahulu dipastikan kebenarannya sebelum diteruskan kepada orang lain.
Kapolres mengingatkan agar media sosial tidak digunakan sebagai ruang untuk saling menyerang, menyebarkan ujaran provokatif, atau memperbesar perbedaan pilihan.
Sebaliknya, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi positif dan membantu menciptakan suasana pemilihan yang sejuk.
“Masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan setiap informasi yang beredar tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya,” ungkapnya.
Polres Pesisir Barat, lanjutnya, akan terus melakukan langkah pengamanan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama seluruh tahapan Pilratin.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Pihaknya berharap masyarakat dapat menjadikan Pilratin sebagai momentum untuk menentukan pemimpin pekon secara demokratis tanpa mengorbankan kerukunan yang telah terbangun.
Sebab, setelah seluruh tahapan pemilihan selesai, masyarakat akan kembali hidup berdampingan dan bekerja sama dalam membangun pekon.
“Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban. Pilihan boleh berbeda, tetapi kerukunan harus tetap terjaga. Kita wujudkan Pilratin Serentak di Pesisir Barat yang aman, damai, tertib, dan demokratis,” pungkasnya. (*)
