BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung mendorong pemutakhiran data masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Warga yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi belum terdata, diminta segera mengajukan usulan melalui kelurahan atau kecamatan setempat.
Proses pemutakhiran data sosial tersebut berlangsung pada Oktober hingga November. Pemerintah melibatkan perangkat di tingkat lingkungan, termasuk ketua RT, Bhabinkamtibmas, Linmas, serta pendamping sosial seperti sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Kepala Dinas Sosial Aklim Sahadi, mengatakan Unsur-unsur tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi dan mengusulkan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi belum tercatat dalam basis data pemerintah.
“Pemutakhiran juga menyasar masyarakat yang telah menerima bantuan agar data mereka sesuai dengan kondisi terkini. Melalui proses ini, warga yang masih memenuhi persyaratan dapat diusulkan sebagai penerima, sedangkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat dievaluasi berdasarkan hasil pendataan terbaru,”ucapnya, Selasa 13 Oktober 2026.
Data hasil pemutakhiran selanjutnya diproses untuk masuk ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menentukan pengelompokan desil berdasarkan data yang tersedia.
Dinas Sosial menegaskan bahwa penentuan desil bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial, melainkan BPS. Pengelompokan tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu acuan dalam proses penentuan sasaran program bantuan.
Untuk mendukung pengajuan usulan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan informasi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), alamat tempat tinggal, bukti rekening listrik, serta foto kondisi rumah. Informasi mengenai kepemilikan aset, seperti sepeda motor dan mobil, juga dapat diminta sebagai bagian dari pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi belum mendapatkannya, agar segera menyampaikan usulan melalui kelurahan atau kecamatan. Pemutakhiran ini diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memperbarui data penerima, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Anggaran tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9 miliar.
Salah satu program yang didukung anggaran tersebut adalah subsidi beras sebanyak 5 kilogram bagi masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan lainnya, sesuai kriteria program.
“Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap ketiga, proses penyaluran masih berlangsung dan menunggu penyesuaian berdasarkan data serta usulan dari kelurahan dan kecamatan. Calon penerima diusulkan berdasarkan kondisi warga yang dinilai memenuhi persyaratan,”sambungnya.
