BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong kerja sama lintas wilayah untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga komoditas, serta meningkatkan daya saing pariwisata. Kolaborasi tersebut diarahkan agar potensi masing-masing daerah dapat dimanfaatkan secara bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).
Forum tersebut melibatkan 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan mengangkat tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan: Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, dengan fokus pada penguatan koordinasi dan penyusunan program lintas daerah yang lebih terarah.
Marindo mengatakan, kerja sama antprovinsi menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Persoalan ekonomi, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi membutuhkan penanganan bersama dengan memanfaatkan keunggulan dan sumber daya setiap daerah.
Ia berharap FKD-MPU tidak berhenti pada pertemuan dan pertukaran gagasan, melainkan mampu menghasilkan program yang jelas, terukur, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Lampung, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam memperkuat organisasi dan memastikan komitmen kerja sama yang telah disepakati dapat diwujudkan.
Integrasi Data Jadi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan
Salah satu upaya yang didorong Pemprov Lampung dalam forum tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kondisi pangan di masing-masing daerah.
Melalui integrasi data neraca pangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui kondisi ketersediaan komoditas secara lebih cepat, termasuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami surplus maupun kekurangan pasokan.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi distribusi pangan, mencegah ketimpangan pasokan, serta mengantisipasi gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Marindo menyampaikan, penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui sejumlah strategi, mulai dari kerja sama perdagangan komoditas antarwilayah, kemitraan dengan BUMD pangan dan pelaku usaha, pengembangan teknologi pertanian, hingga peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah.