BANDAR LAMPUNG – Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid 3 di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis 23 Juli 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta kebijakan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan.
Massa aksi menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Melalui siaran pers yang dibagikan kepada awak media, ALAM BAKA menilai besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut mereka, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, efektivitas program dalam menekan angka stunting, kesiapan distribusi, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Selain menyoroti Program MBG, massa aksi juga mempertanyakan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya pinjaman daerah kepada Bank BJB untuk pembiayaan infrastruktur, tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan yang disebut mencapai sekitar Rp105,4 miliar berdasarkan laporan yang beredar, serta alokasi belanja jasa tenaga ahli dan hibah pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Tinggi Lampung serta sejumlah Kejaksaan Negeri.
Dalam pernyataannya, ALAM BAKA menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
Mereka menyatakan tetap mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, namun meminta agar setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi publik.
Dalam aksi tersebut, ALAM BAKA juga menyerahkan 15 poin pernyataan sikap kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain mendesak Pemprov Lampung membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan anggaran, meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi serta membagikan dokumen berisi pernyataan sikap kepada peserta aksi dan awak media.
