Para kader yang direkrut akan mendapatkan pembekalan mengenai pengetahuan hukum dan kesadaran sosial. Selain itu, mereka akan menjalankan tugas mengumpulkan informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya untuk diteruskan kepada pemerintah daerah dan kejaksaan.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat tersebut nantinya menjadi bahan analisis bersama agar potensi permasalahan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Danang menjelaskan, keberadaan kader di setiap desa memungkinkan pemerintah dan aparat penegak hukum memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.
“ Mereka bertugas mengumpulkan informasi di lingkungannya secara on the spot untuk dianalisis bersama oleh pemerintah daerah dan kejaksaan,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, Pemprov Lampung dan kejaksaan diharapkan dapat melakukan quick response atau respons cepat terhadap berbagai persoalan yang berpotensi berkembang di masyarakat.
Program Mas Darkum lebih menitikberatkan pada upaya preventif atau pencegahan dini agar potensi pelanggaran hukum maupun persoalan sosial dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.