BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengungkapkan rencana penataan wilayah administrasi melalui penggabungan sembilan desa dari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung.
Sembilan desa tersebut direncanakan menjadi bagian dari satu kecamatan baru yang akan memiliki empat kelurahan.
Rencana ini menjadi salah satu agenda penataan wilayah administrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Eva Dwiana menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2026 tingkat Kota Bandar Lampung di Gedung Graha Mandala Alam, pada 17–18 November 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema "Solidaritas Guru Berkualitas Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat".
"9 Desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan akan masuk ke Kota Bandar Lampung menjadi 1 Kecamatan dengan 4 Kelurahan," jelas Bunda Eva, 21 November 2026.
Menurut Eva, rencana penambahan wilayah administrasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menyesuaikan kebutuhan penataan wilayah.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang direncanakan bergabung.
Sebagai ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatra bagian selatan.
Kota berjuluk Tapis Berseri ini juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, serta aktivitas logistik yang menghubungkan Jawa dan Sumatra.
Saat ini, Bandar Lampung terdiri atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Luas wilayahnya tercatat sekitar 183,77 kilometer persegi hingga 197,22 kilometer persegi, termasuk gugusan pulau kecil di Teluk Lampung.
Meski demikian, rencana penggabungan sembilan desa dari Kecamatan Jati Agung ke Kota Bandar Lampung tersebut masih memerlukan pembahasan dan proses lebih lanjut, terutama menyangkut mekanisme, ketentuan, serta penyesuaian batas wilayah administrasi.