BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 18 tenaga kerja asing (TKA) tercatat bekerja di berbagai sektor di Kota Bandar Lampung sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Mereka berasal dari sejumlah negara, di antaranya China dan Amerika Serikat, dengan bidang pekerjaan mulai dari pengajar bahasa asing hingga tenaga kerja di perusahaan, pabrik, dan pergudangan.
Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa keberadaan TKA di Kota Tapis Berseri tidak hanya terkonsentrasi pada sektor industri, tetapi juga mencakup bidang pendidikan dan lembaga keagamaan.
Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung, Idham Basyar Syahputra, mengatakan tenaga kerja asing yang masuk dalam pendataan berasal dari beberapa negara, termasuk China dan Amerika Serikat.
"Data yang ada di kita sementara ini warga negara China dan ada warga negara Amerika. Untuk bidang pekerjaannya ada yang terkait bahasa, di lembaga kursus, kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan dan pabrik," ujar Idham, Sabtu 21 November 2026.
Ia menjelaskan, sebagian TKA bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di lembaga pendidikan maupun tempat kursus. Selain itu, terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di lembaga keagamaan, perusahaan, sektor industri, hingga pergudangan.
Terkait pengawasan, Idham menerangkan bahwa kewenangan pendataan dan pelaporan TKA disesuaikan dengan domisili serta lokasi tempat mereka bekerja. Pembagian kewenangan tersebut mengikuti ketentuan administrasi ketenagakerjaan yang berlaku.
TKA yang berdomisili sekaligus bekerja di Kota Bandar Lampung masuk dalam mekanisme pelaporan pemerintah kota melalui instansi terkait, termasuk Disnaker dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Sementara itu, TKA yang tinggal di Bandar Lampung tetapi bekerja di kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Adapun TKA yang berdomisili di Bandar Lampung, tetapi bekerja di luar Provinsi Lampung, pelaporan dan pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Idham menegaskan, pendataan dan pengawasan tersebut penting untuk memastikan keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemeriksaan mencakup identitas, dokumen keimigrasian hingga kesesuaian pekerjaan dengan dokumen penggunaan tenaga kerja asing," katanya.