Para perangkat desa menilai persoalan keterlambatan gaji bukan pertama kali terjadi. Mereka menyebut kondisi serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara lebih memprioritaskan kelancaran pembayaran hak perangkat desa demi menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa.
Keterlambatan pembayaran gaji dinilai menambah beban perangkat desa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Karena itu, mereka berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah agar roda pemerintahan desa dapat berjalan optimal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait, termasuk BPKAD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa selama empat bulan tersebut.
