LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kelurahan Tugusari, Kecamatan Sumberjaya, mulai melaksanakan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Lurah Tugusari, Enna Juwita, S.P., menjelaskan bahwa pembaruan DTSEN bertujuan memperbarui status sosial ekonomi warga sekaligus memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam proses pendataan, petugas akan mengumpulkan berbagai informasi penting, mulai dari kondisi anggota keluarga, keadaan tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga dokumentasi foto dan titik koordinat lokasi rumah warga.
"Petugas pembaruan data turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat Tugusari benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar Enna Juwita.
Menurutnya, metode door to door dipilih untuk memastikan data yang masuk ke dalam sistem benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendataan juga menjadi langkah penting dalam memperbarui informasi yang mungkin telah mengalami perubahan seiring waktu.
Kegiatan pembaruan DTSEN ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Selain meningkatkan akurasi data, pendataan juga bertujuan menyesuaikan informasi dengan kondisi terbaru masyarakat, mencegah terjadinya duplikasi data, serta menjaga integritas dan konsistensi data dalam sistem nasional.
Enna berharap hasil pembaruan DTSEN dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Harapan kami, penerima bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan sosial lainnya maupun BPJS gratis pada tahun mendatang benar-benar keluarga yang layak menerima sesuai kondisi sebenarnya," tegasnya.
Pembaruan DTSEN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat basis data kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai kebijakan sosial serta program bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat diberikan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial pemerintah sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data dalam penyaluran bantuan di masa mendatang.
