PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan data statistik guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terukur dan tepat sasaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 500.02/SJ dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 1 Tahun 2026 yang digelar di Ruang Batu Gukhi, Kamis (18/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, serta dihadiri Kepala BPS Kabupaten Pesisir Barat, Ervina Yolanda, S.ST., dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Dalam arahannya, Armand Achyuni menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPS yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pengelolaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara seluruh perangkat daerah dan BPS,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data daerah. Pembahasan meliputi penguatan koordinasi antar-OPD, optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan, hingga penyelarasan data sektoral guna mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, evaluasi kinerja, serta penyusunan kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Pesisir Barat berharap seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan komitmen dalam menyediakan data yang berkualitas dan terpercaya. Dengan dukungan data yang valid, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah meyakini bahwa penguatan tata kelola data statistik akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
