LAMPUNG UTARA – Warga Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, meminta Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp260 juta. Permintaan tersebut muncul setelah warga mempertanyakan realisasi program yang dinilai belum menunjukkan hasil maupun bukti pelaksanaan yang jelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran senilai Rp260 juta tersebut dialokasikan untuk pengembangan usaha ternak lele dan ayam petelur. Namun hingga kini, warga mengaku belum melihat keberadaan fisik usaha yang dimaksud, termasuk kandang maupun hewan ternak sebagai bagian dari program BUMDes.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, alokasi anggaran tersebut telah disepakati dalam rapat yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, serta pendamping desa.
Meski demikian, menurut warga, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pelaksanaan program tersebut. Kondisi itu memunculkan keraguan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
“Ini uang negara, harus ada pertanggungjawaban. Tidak bisa hanya mengatakan kegiatan belum jalan karena belum ada pengurus. Dari tahun lalu terus dibiarkan di rekening, kenapa tidak segera diselesaikan?” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga berharap pemerintah daerah melalui Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Kami berharap pihak berwenang segera mengaudit anggaran itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi hasil monev dari kecamatan, apakah benar-benar dilakukan atau hanya bersifat seremonial,” ujar warga lainnya.
Selain meminta audit, warga juga mendorong adanya penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Candimas terkait perencanaan, realisasi, serta pertanggungjawaban anggaran BUMDes Tahun Anggaran 2025.
Permintaan klarifikasi juga diarahkan kepada pengurus BUMDes Candimas agar dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan kegiatan, bukti pengadaan kandang dan ternak, serta laporan keuangan program yang dibiayai dari anggaran tersebut. Sementara itu, pihak kecamatan diharapkan dapat menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program BUMDes.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Candimas, pengurus BUMDes, maupun pihak kecamatan belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran negara. Warga berharap proses pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi kerugian keuangan negara.
