LAMPUNG BARAT – Kasus dugaan perundungan dan kekerasan terhadap anak di Pekon Batukebayan, Kecamatan Batuketulis, mendapat sorotan dari anggota DPRD Lampung Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nopiyadi.
Nopiyadi mempertanyakan langkah konkret Satuan Tugas (Satgas) Perempuan dan Anak yang telah dibentuk di 15 kecamatan di Lampung Barat, khususnya dalam merespons kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurut Nopiyadi, pembentukan satgas tidak seharusnya hanya sebatas kelembagaan. Keberadaan satgas harus diikuti dengan kerja nyata, mulai dari edukasi kepada masyarakat, penerimaan laporan, hingga penanganan kasus dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
"Kemana Satgas Perempuan dan Anak yang sudah terbentuk di 15 kecamatan? Apa yang sudah mereka lakukan hingga hari ini sejak kejadian ini terjadi?" kata Nopiyadi, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan, salah satu tugas utama satgas adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, menerima laporan terkait kejadian yang menyangkut perempuan dan anak, serta mengoordinasikan penanganannya dengan pihak-pihak terkait.
Karena itu, munculnya kasus dugaan perundungan di Batuketulis dinilai semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi Satgas Perempuan dan Anak berjalan di lapangan.
"Kita sudah darurat bullying. Ini harus direspons serius. Jangan sampai satgas yang dibentuk hanya ada secara kelembagaan, tetapi tidak terlihat langkah nyata ketika terjadi persoalan yang menyangkut perempuan dan anak," ujarnya.
Nopiyadi juga meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menangani persoalan perundungan hanya melalui perangkat organisasi pemerintah. Menurutnya, pencegahan bullying membutuhkan kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi masyarakat, organisasi perempuan dan anak, sekolah, serta unsur masyarakat lainnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menginisiasi diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan program pencegahan yang terarah dan dapat diterapkan di lingkungan pendidikan maupun keluarga.
"Jangan hanya dikerjakan oleh orang-orang pemda saja. Harus ada kolaborasi Disdik, organisasi masyarakat, organisasi perempuan dan anak, serta pihak lainnya. Sasarannya siswa, guru, dan orang tua siswa," tegasnya.
Lebih lanjut, Nopiyadi menyatakan akan mendorong isu pencegahan perundungan menjadi pembahasan serius dalam penyusunan APBD Lampung Barat 2027.
Ia menilai upaya pencegahan bullying perlu didukung program dan alokasi anggaran yang jelas agar pelaksanaannya tidak berhenti pada imbauan maupun kegiatan seremonial.
