LAMPUNG UTARA – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Utara segera menindaklanjuti dugaan pencemaran limbah yang diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kalicinta, Kecamatan Kotabumi Utara.
Satgas MBG Lampung Utara berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau kondisi SPPG yang diduga bermasalah, terutama terkait penyelesaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh, mengatakan penanganan persoalan tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polres, serta unsur TNI.
Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan warga di sekitar SPPG Kalicinta yang menduga adanya pencemaran akibat limbah buangan dari dapur MBG tersebut. SPPG itu sendiri diketahui telah beroperasi hampir satu bulan.
Meski telah beroperasi, warga masih mengeluhkan kondisi lingkungan di sekitar lokasi. Salah satunya kondisi air sumur milik warga yang terdampak dan dinilai belum menunjukkan perbaikan.
"Sebenarnya persoalan ini telah lama, itu sudah beberapa kali kita turun (sidak). Pertama memang itu dinding beton buat limbah belum di-aci, dan ke-2 saat belum buka telah ada perbaikan," ujar Ketua Satgas MBG Lampura, Mat Soleh, ditemui di ruangannya, Rabu 11 November 2026.
Menurut Mat Soleh, dalam peninjauan sebelumnya, tim menemukan sejumlah kondisi yang perlu diperbaiki, khususnya berkaitan dengan pengelolaan limbah. Untuk memastikan kondisi limbah tersebut, sampel juga telah diambil dan dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bandar Lampung.
"Berdasarkan hasil sidak tersebut, sampel lantas dibawa ke Labkesda Bandar Lampung untuk diperiksa akibat bau menyengat serta berminyak tersebut," lanjutnya.
Mat Soleh mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
"Untuk hasil uji lab-nya, itu silahkan tanya kepada Dinkes. Sebab, merekalah yang membawa ke sana," terangnya.
Pemerintah daerah bersama tim terkait, lanjutnya, akan terus mendorong agar kelengkapan dan standar operasional dapur MBG dapat dipenuhi secara menyeluruh. Hal itu mencakup aspek kebersihan hingga pengelolaan limbah melalui IPAL.
"Sehingga diharapkan dapur tidak hanya berpatokan untuk dapat menyajikan makanan sehat dan bersih. Juga tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar," pungkasnya.
