Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara konvergen melalui 31 indikator layanan bagi enam kelompok sasaran.
Keenam kelompok sasaran itu meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga.
Anak usia 0–23 bulan menjadi perhatian utama karena berada dalam periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Untuk memastikan seluruh intervensi berjalan optimal, Pemprov Lampung mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.
Pemerintah berperan menyediakan layanan dasar, data, logistik, serta dukungan anggaran. Organisasi profesi menghadirkan layanan klinis dan edukasi, dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi mendukung bantuan pangan dan paket gizi, sedangkan akademisi berperan melalui riset, inovasi, dan pendampingan.
Jihan menilai kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting untuk memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.
Ia juga menyampaikan lima langkah strategis yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Langkah tersebut meliputi penguatan pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah, memastikan perencanaan dan penyelenggaraan program berbasis data, serta meningkatkan kedisiplinan pemanfaatan Web Aksi Bangda.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan, supervisi, dan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis, coaching clinic, serta monitoring dan evaluasi. Kolaborasi lintas sektor juga harus terus ditingkatkan agar seluruh program berjalan saling melengkapi.
"Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata," ujarnya.
Jihan menegaskan, anak-anak yang saat ini berada pada usia balita merupakan generasi yang akan memimpin Indonesia pada 2045.