LAMPUNG BARAT – Pembangunan talud penahan longsor di ruas Jalan Provinsi Lintas Liwa, tepatnya di Dusun Sunur, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan PT Subanus tersebut diduga menggunakan material batu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Sorotan tersebut muncul setelah material batu yang digunakan dalam pekerjaan diketahui berupa batu bulat yang disebut diambil langsung dari sungai. Material tersebut diduga tidak melalui proses pemecahan sesuai ketentuan teknis konstruksi talud.
Berdasarkan keterangan pekerja di lokasi, batu bulat tersebut dipecahkan secara manual di pinggir jalan sebelum digunakan dalam pekerjaan. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian material dengan spesifikasi teknis serta petunjuk pelaksanaan proyek.
Selain persoalan material, transparansi pelaksanaan pekerjaan juga menjadi perhatian. Hingga pekerjaan berlangsung, papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi.
Padahal, papan informasi proyek merupakan bagian penting dalam keterbukaan pelaksanaan pembangunan. Keberadaannya memungkinkan masyarakat mengetahui informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan hingga pihak pelaksana kegiatan.
Akses untuk memperoleh informasi dari pihak kontraktor juga dinilai tidak mudah. Kantor atau perwakilan kontraktor disebut berada cukup jauh dari lokasi pekerjaan, dengan waktu tempuh sekitar satu jam menggunakan kendaraan roda empat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyulitkan masyarakat yang ingin memperoleh informasi maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
Masyarakat berharap instansi teknis terkait segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut, terutama untuk memastikan jenis dan kualitas material yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Pasalnya, talud penahan longsor di jalur provinsi tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan badan jalan sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan.
Jika pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai standar teknis, kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang dapat menjadi persoalan. Karena itu, pengawasan diperlukan agar pembangunan infrastruktur benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan yang ketat juga dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara fisik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Subanus maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian material serta belum terpasangnya papan informasi proyek.(*)
