LAMPUNG UTARA – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan sejumlah oknum Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Lampung Utara dibantah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) setempat.
Kepala DPMDT Lampung Utara Kasim menegaskan, tidak ada pungutan maupun pengalihan dana honor operator desa dalam proses pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM). Hal itu disampaikannya saat menggelar konferensi pers bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Lampung Utara, Evi, Kamis 12 November 2026.
Kasim juga membantah adanya pungutan dalam proses penyusunan berbagai dokumen administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional.
Mantan Camat Abung Tengah itu mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) kabupaten serta meminta keterangan dari sejumlah kepala desa dan camat terkait dugaan pungutan dana maupun honor operator desa.
"Sebelumnya persoalan ini sudah kita rapatkan bersama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) kabupaten serta kita tanya pada kepala desa serta camat, soal pungutan dana ataupun honor operator desa tersebut, tidak ada. Meskipun begitu, saya tetap apresiasi terhadap kawan-kawan media dalam mengawasi anggaran ataupun pembangunan desa," ujar Kasim kepada sejumlah awak media yang hadir.
Menurut Kasim, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa tetap penting dilakukan. Ia mengapresiasi peran media dalam ikut mengawasi pengelolaan dana desa.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) atau Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Lampung Utara, Evi, juga membantah adanya pungutan maupun pengalihan dana honor operator desa dalam pemutakhiran data IDM.
"Itu tidak ada, dan Alhamdulillah selama ini kawan-kawan pendamping berada di desa menjalankan sesuai tupoksi dan undang-undang berlaku," pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan praktik pungutan liar yang melibatkan oknum Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Lampung Utara menjadi sorotan setelah seorang mantan pendamping desa mengungkap sejumlah dugaan pungutan dan aliran uang yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak di lingkungan TPP.
Mantan pendamping desa tersebut mengaku baru diberhentikan dari jabatannya. Ia kemudian membeberkan dugaan praktik pungutan terhadap desa binaan, mulai dari pengalihan honor operator desa untuk pemutakhiran data IDM hingga pungutan dalam penyusunan sejumlah dokumen administrasi pemerintahan desa.
Menurut keterangannya, pekerjaan pemutakhiran data IDM yang semestinya dilakukan operator desa diduga dialihkan kepada sejumlah oknum pendamping desa.
Ia menyebut pengerjaan pemutakhiran data tersebut diduga dilakukan oleh oknum pendamping desa yang bekerja sama dengan seorang oknum pimpinan berinisial IK. Uang yang diperoleh dari kegiatan tersebut disebut-sebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk Tenaga Ahli berinisial RP dan Koordinator Kabupaten berinisial EL.
