Melalui penertiban dan pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja pemerintah, Prabowo memperkirakan potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai Rp400 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, pemerintah daerah, termasuk Pemkot Bandar Lampung, berpeluang memperoleh tambahan dukungan anggaran untuk membiayai program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Selain menyoroti kebocoran anggaran, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, mekanisme pengadaan yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota berpotensi menimbulkan ketidakefisienan.
Prabowo mencontohkan pengadaan obat-obatan di sejumlah rumah sakit pemerintah.
Pembelian barang yang sama oleh masing-masing instansi dinilai dapat memunculkan perbedaan harga yang sangat besar.
"Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20, 30 kali harga berbeda," tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat berencana melakukan rasionalisasi melalui skema pengadaan dan belanja terpusat.
Kebijakan ini akan diarahkan pada penyeragaman standar harga, spesifikasi teknis, serta kualitas barang yang dibeli oleh seluruh instansi pemerintah.
Presiden Prabowo memperkirakan pembenahan sistem pengadaan tersebut dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga 40 persen.
Penghematan yang diperoleh nantinya diharapkan dapat dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.