BANDAR LAMPUNG – Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Lampung disambut aksi demonstrasi yang digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Rabu 10 Juni 2026.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut diwarnai teatrikal berupa aksi jahit mulut yang dilakukan tiga peserta menggunakan benang medis. Selain itu, massa juga membakar spanduk berwarna hijau bercorak loreng sebagai simbol penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai remiliterisasi ruang sipil.
Dengan membawa bendera merah LMND dan sejumlah spanduk tuntutan, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Koordinator aksi, Josua Sitorus, mengatakan aksi jahit mulut tersebut merupakan simbol kondisi demokrasi yang dinilai semakin terancam oleh menguatnya budaya militerisme di ruang sipil.
"Kita lihat betapa kuatnya militer membungkam suara-suara sipil. Sipil tidak punya senjata, sipil hanya punya suara dan pikiran kritis, tetapi dibungkam dengan budaya militer yang dipaksa masuk ke ruang sipil. Hari ini jahit mulut ini menggambarkan situasi Indonesia yang semakin otoriter," kata Josua saat diwawancarai.
Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bentuk kritik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit.
"Kita harus mengkritisi bahwa rakyat sedang susah. Tapi di sisi lain Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC. Sementara ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup dan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja. Ini situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat hari ini," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, LMND Lampung menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah penerapan pajak kekayaan atau wealth tax bagi kelompok masyarakat kaya yang dinilai menguasai sebagian besar kekayaan nasional.
Josua menilai ketimpangan ekonomi saat ini semakin terlihat. Berdasarkan data yang digunakan organisasinya, sekitar 10 persen kelompok masyarakat kaya menguasai hingga 70 persen kekayaan nasional.
"Prinsip negara adalah bagaimana kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya terakumulasi pada segelintir orang. Karena itu sudah saatnya orang kaya dipajaki melalui kebijakan pajak kekayaan," tegasnya.
Tuntutan kedua adalah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Josua, besarnya anggaran pendidikan yang selama ini disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Kita sering mendengar anggaran pendidikan mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih lebih besar dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat miskin," katanya.
