BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menjalankan uji coba layanan bus sebagai langkah menghidupkan kembali transportasi publik sekaligus mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari.
Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi massal yang lebih nyaman, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, mengatakan pengembangan transportasi publik dilakukan atas arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Sebelumnya, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait peluang memperoleh Program Buy The Service (BTS). Program BTS merupakan skema dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi publik melalui pembelian layanan angkutan kepada operator.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan layanan bus yang lebih terencana, memenuhi standar pelayanan, serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Socrat menjelaskan, Wali Kota Bandar Lampung telah bertemu dengan pihak Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun lalu untuk mengusulkan agar Bandar Lampung menjadi salah satu daerah penerima Program BTS.
"Harapannya, melalui program BTS dari pemerintah pusat, operasional transportasi publik di Bandar Lampung bisa mendapat dukungan sehingga pelaksanaannya dapat mulai terealisasi pada tahun 2027," kata Socrat, Kamis 30 Juli 2026.
Selain menunggu dukungan dari pemerintah pusat, Pemkot Bandar Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga atau badan usaha swasta dalam penyediaan armada transportasi umum.
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi terhadap pengoperasian rute bus, termasuk menyesuaikan layanan dengan perkembangan kawasan dan kebutuhan penumpang. Jumlah armada juga berpotensi ditambah apabila permintaan masyarakat terus meningkat.
Di sisi lain, trayek angkutan umum yang sudah beroperasi tetap dipertahankan. Namun, seluruh rute akan dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
"Kalau nanti ada rute yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau kebutuhan masyarakat, tentu akan kami evaluasi dan disesuaikan," ujar Socrat.
Terkait tarif, Socrat memastikan besaran biaya perjalanan akan mengikuti kebijakan yang berlaku. Saat ini, pemerintah memprioritaskan agar layanan transportasi publik dapat berjalan optimal dan kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
