Menurutnya, penataan administrasi dan anggaran masih dikoordinasikan antara BKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme penganggaran pada tahun mendatang, termasuk pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah daerah dan pusat.
Di tengah proses tersebut, Pemprov Lampung juga masih mengoptimalkan pemenuhan formasi CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
Sementara untuk pembukaan seleksi CPNS periode berikutnya, pemerintah daerah belum memperoleh kepastian. Pemprov Lampung masih menunggu arahan dan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen ASN selanjutnya.
"Informasinya saat ini masih berpusat di kementerian. Kita masih menunggu kebijakan apakah seleksi juga akan dilaksanakan di tingkat daerah," ujarnya.
Rendi mengungkapkan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung saat ini mencapai 24.890 orang.