Selain aspek pengawasan, keberadaan TKA juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).
Idham menjelaskan, perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar kompensasi sebesar 100 dolar Amerika Serikat per bulan untuk setiap tenaga kerja asing berdasarkan jabatan yang ditempatinya.
"Januari 2026 sampai Oktober ini atau tahun 2026 ini, yaitu 100 dolar per bulan per jabatan," jelasnya.
DKPTKA merupakan kompensasi yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembayaran tersebut berkaitan dengan pengesahan maupun perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Penerimaan dari kompensasi penggunaan TKA menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Karena itu, Idham menilai pengawasan terhadap tenaga kerja asing tidak cukup hanya dilakukan melalui pendataan jumlah dan keberadaan mereka. Pemerintah juga perlu memastikan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, kesesuaian jabatan dengan RPTKA, serta pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi.
"Pengawasan terhadap TKA tidak cukup hanya melihat jumlah dan keberadaannya. Pemerintah juga perlu memastikan kepatuhan dokumen ketenagakerjaan, kesesuaian jabatan dengan RPTKA, serta pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi," ungkapnya.
Dengan pengawasan yang optimal, keberadaan tenaga kerja asing di Bandar Lampung diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah, baik melalui kepatuhan administrasi maupun penerimaan kompensasi.
"Pengawasan ini penting agar pemanfaatan tenaga kerja asing berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi daerah," tutupnya.