PESISIR BARAT – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ketujuh yang berhasil dipertahankan Kabupaten Pesisir Barat secara berturut-turut.
Ketua DPRD Pesisir Barat, M. Emil Lil Ardi, SH, menilai capaian tersebut merupakan prestasi yang patut disyukuri karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Namun, menurutnya, opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian administratif semata. Raihan tersebut harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Emil saat menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Emil yang juga mewakili DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen.
“Atas nama DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus mewakili DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen,” kata Emil.
Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi penilaian terhadap laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Ia menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tidak seharusnya dipandang hanya sebagai dokumen rutin tahunan. Lebih dari itu, LHP merupakan bahan evaluasi penting yang dapat digunakan pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Bagi kami, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan hanya dokumen pemeriksaan tahunan. LHP BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Emil mengatakan opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Pesisir Barat tentu menjadi capaian membanggakan yang harus dipertahankan. Namun, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini yang baik tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri dan pertahankan. Namun, capaian tersebut harus terus diikuti dengan konsistensi perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD, kata Emil, akan terus mengawal pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung juga berkomitmen menjadikan LHP BPK sebagai salah satu rujukan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
