BANDAR LAMPUNG — Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 yang tercatat mencapai Rp3,78 miliar dari total pagu Rp4,45 miliar.
Agus menegaskan, angka realisasi tersebut kerap disalahpahami publik seolah-olah hanya difokuskan pada pengelolaan terminal penumpang tipe C.
Padahal, anggaran LLAJ mencakup seluruh kegiatan operasional Dinas Perhubungan, termasuk pembayaran honor petugas pengatur lalu lintas yang tersebar di berbagai titik kota.
“Kalau melihat penjelasan dari LKPJ 2025 yang lalu, memang tercatat realisasi kinerja mencapai 100 persen dengan realisasi anggaran sekitar 87 persen. Namun perlu dipahami, angka Rp3,78 miliar itu bukan hanya untuk terminal, melainkan seluruh kegiatan di Dinas Perhubungan, termasuk honor petugas pengatur lalu lintas,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, porsi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pengelolaan terminal relatif kecil.
Nilainya hanya berkisar Rp70 juta lebih dan difokuskan pada kebutuhan operasional kebersihan enam terminal yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Menurut Agus, anggaran tersebut digunakan untuk menjaga fungsi dasar terminal agar tetap layak pakai, meskipun aktivitas angkutan umum tidak seramai sebelumnya.
“Jadi anggaran terminal itu lebih kepada operasional dan pemeliharaan. Karena itu capaian administrasi dan rehabilitasi terminal bisa tetap tercatat 100 persen,” katanya.
Agus juga menanggapi sorotan terhadap capaian target pelayanan terminal yang tercatat nol persen dalam laporan kinerja.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak berkaitan langsung dengan serapan anggaran, melainkan dipengaruhi oleh realitas lapangan, yakni minimnya aktivitas angkutan umum di Kota Bandar Lampung dalam beberapa tahun terakhir.
“Terminal sepi itu sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan penyerapan anggaran. Faktanya, angkutan umum di Bandar Lampung memang sudah sangat minim, sehingga otomatis aktivitas terminal juga ikut menurun,” tambahnya.
Ia mengakui, menurunnya jumlah angkutan umum menjadi tantangan serius bagi pengelolaan terminal ke depan.
