Hadapi Tantangan Fiskal 2026, Pemkab Pesbar Siapkan Strategi Antisipatif

PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pemerintah daerah melalui Zoom Meeting untuk membahas kemampuan keuangan daerah serta strategi pemenuhan kebutuhan belanja minimum Tahun Anggaran 2026, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Batu Gukhi Lantai I tersebut dihadiri langsung Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Pesbar.

Turut hadir Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Ir. Arman Achyuni, Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Unzir, S.P., para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas proyeksi kemampuan fiskal yang diperkirakan masih menghadapi tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja minimum pada tahun anggaran mendatang.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah strategis dan antisipatif agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Dedi Irawan mengatakan, koordinasi antar pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk menyusun penyesuaian anggaran secara matang dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Karena itu diperlukan sinergi, efisiensi anggaran, serta penetapan program prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ujar Dedi Irawan.

Ia menegaskan, Pemkab Pesisir Barat akan terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan memperkuat pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel guna menjaga stabilitas fiskal pada Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, pembahasan rapat juga menitikberatkan pada sejumlah langkah strategis, di antaranya:

• Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
• Efisiensi penggunaan anggaran
• Penyesuaian skala prioritas program daerah
• Penguatan sinergi antar pemerintah daerah

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum evaluasi kondisi keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui pembahasan itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal.(*)