Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp118,56 miliar atau 43,07 persen dari pagu Rp275,32 miliar.
Kabupaten Lampung Barat mengelola anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp157,87 miliar, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat mengelola Rp117,44 miliar yang digunakan untuk BOS, BOP PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, dan program prioritas nasional lainnya.
Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp3,63 miliar atau 27,88 persen dari pagu Rp13,02 miliar.
Kabupaten Lampung Barat menerima alokasi DBH sebesar Rp6,46 miliar, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memperoleh Rp6,55 miliar yang difokuskan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan penerimaan pajak dan sumber daya alam.
Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp38,71 miliar atau 52,88 persen dari pagu Rp73,21 miliar.
Kabupaten Lampung Barat mengelola Dana Desa sebesar Rp39,75 miliar, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat menerima Rp33,45 miliar yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa, dan penyaluran BLT Desa.
Insentif Fiskal dan DAK Fisik
Hingga Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maupun Kabupaten Pesisir Barat belum memperoleh alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026.
Dana tersebut diberikan pemerintah kepada daerah yang memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan.
Sementara itu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih belum tercatat hingga akhir Mei 2026 meskipun total pagunya mencapai Rp4,47 miliar.
Seluruh pagu DAK Fisik tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat belum memperoleh alokasi DAK Fisik pada tahun ini.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, serta sarana kesehatan guna menunjang prioritas pembangunan nasional.
Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah
Penyaluran APBN yang dilakukan KPPN Liwa diharapkan mampu memperkuat pemerataan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan daerah melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
