PESISIR BARAT – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Pesisir Barat bergerak cepat menindaklanjuti keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite yang belakangan dikeluhkan pelaku usaha perikanan tangkap di sejumlah wilayah pesisir.
Kelangkaan Pertalite tidak hanya menghambat aktivitas melaut, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama. Dalam beberapa waktu terakhir, bahkan terdapat nelayan yang memilih tidak melaut karena kesulitan memperoleh bahan bakar untuk mengoperasikan mesin perahu mereka.
Kepala DKPPP Kabupaten Pesisir Barat, Irvan Leonardo Abdullah, melalui Kepala Bidang Perikanan Alex Senandar, mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk merespons keluhan tersebut.
Menurut Alex, salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi nelayan melalui penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain itu, DKPPP juga telah berkoordinasi dan menyampaikan surat kepada SPBU Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah agar penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Keluhan nelayan sudah kami tindak lanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU. Bahkan, kami juga sudah menyurati SPBU Nelayan yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah karena penjualan Pertalite di sana memang diperuntukkan khusus bagi nelayan,” kata Alex.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan bakar merupakan kebutuhan vital bagi nelayan, terutama bagi armada perahu motor yang setiap hari beroperasi di perairan Pesisir Barat untuk mencari ikan. Ketika akses terhadap Pertalite terganggu, aktivitas melaut ikut terhambat dan berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan.
Selain itu, sektor perikanan tangkap merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pesisir. Jika nelayan tidak dapat beroperasi secara normal, maka pasokan ikan ke pasar berpotensi menurun dan memengaruhi rantai distribusi hasil perikanan.
“Kami berharap ke depan nelayan tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan Pertalite sehingga aktivitas melaut dapat berjalan normal dan produktivitas perikanan tetap terjaga,” jelasnya.
Alex menambahkan, kelangkaan Pertalite juga berdampak pada meningkatnya biaya operasional nelayan. Di tingkat eceran, harga Pertalite yang sulit diperoleh sering kali lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat biaya melaut meningkat dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga ikan yang dijual kepada masyarakat.
“Kalau Pertalite sulit didapat dan harganya mahal di tingkat eceran, tentu biaya operasional nelayan ikut naik. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap harga ikan yang dijual kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, penggunaan BBM non-subsidi seperti Pertamax bukan solusi ideal bagi sebagian besar nelayan tradisional. Harga yang lebih tinggi membuat biaya operasional meningkat, sementara hasil tangkapan yang diperoleh belum tentu mampu menutupi tambahan pengeluaran tersebut.
